KEMANA KPU DAN BAWASLU? Dalam situasi seperti ini, harusnya KPU, Bawaslu dan DKPP lah yang banyak bicara bukan peserta pemilu dan lembaga survey. Negara hilang ketika di tengah masyarakat terjadi pembelahan dan keresahan. Tiba-tiba semua jadi ngambang. Ini bahaya. Sementara media sosial dan masyarakat melaporkan dari TPS masing-masing tentang kejanggalan, kecurangan dan dugaan pelanggaran.  Otoritas negara penyelenggara pemilu diam seribu bahasa. Ruang publik jadi kompetisi lanjutan. Ada apa dengan kalian KPU, Bawaslu? Seharusnya pencoblosan adalah akhir kompetisi. Lalu kalau ada sengketa kita tunggu proses hukum. Tapi, absennya KPU & Bawaslu secara tegas, penuh basa-basi dan tidak memberikan kepastian membuat masyarakat tetap tidak tenang. Saya menghimbau agar KPU dan Bawaslu khususnya agar mengaktifkan Media Centernya sehingga kalau bisa 24 jam pengaduan masyarakat ditanggapi, sehingga seluruh dugaan kejanggalan, dan kecurangan mendapatkan penjelasan yang m...

SETAHUN PEMECATAN FAHRI HAMZAH: MENELISIK SISI RASIONALITAS Oleh: Bambang Prayitno (Alumni KAMMI) Akhirnya, saya harus mengatakan. Memang benar apa yang disampaikan oleh Muhammad Sohibul Iman, Presiden PKS, lewat cuitan di akun twitternya pada 12 Maret 2017, tiga hari lalu; “Benar, tidak ada manusia (yang) rasional sempurna, semua terbatas (boundedly rational). Karena itu tak heran ‘orang-orang rasional’ pun bertindak konyol”. Ini pernyataan deja vu, seperti mengkonfirmasi alasan kejadian setahun lalu, yang akhirnya membuat kita mahfum; bahwa kekonyolan oknum petinggi PKS yang mengambil langkah memecat Fahri Hamzah, disebabkan karena sifat manusia yang penuh dengan keterbatasan. Pun dengan rasionalitasnya. Ada unsur lain yang mempengaruhi seluruh keputusan yang diambil saat itu. Keputusan yang membuat kaget mayoritas pengurus dan kader PKS. Semuanya diselubungi pikiran tak percaya. Tapi seperti itu kejadiannya. Ada sesuatu yang lain diluar rasionalitas kita untuk mence...

EKONOMI BOCOR : DARI SOEMITRO KE PRABOWO Dari pulau Sulawesi, saya ingin menulis soal "Ekonomi Bocor" seperti yang disampaikan oleh calon presiden nomor 02. Sebab beritanya heboh dan calon presiden nomor 01 telah menanggapi sederhana dengan mengatakan, “laporkan saja”. Padahal yang tertangkap sudah banyak. Mari kita membaca alam pikiran Pak Prabowo sebagai calon presiden yang menurut saya punya narasi kuat. Dalam debat capres lima tahun yang lalu, Prabowo bilang ekonomi kita bocor, hampir semua orang tertawa terutama pendukung Jokowi. Setelah hampir lima tahun berlalu, tawa itu mulai hilang. Karena fakta-fakta dibalik ekonomi bocornya Pak Prabowo terungkap. Dulu bilang uangnya ada, tapi utang pemerintah semakin menumpuk. Uang yang jadi darahnya ekonomi ternyata bersumber dari utang. Itu karena apa? Karena fakta bahwa ekonomi kita bocor sebagaimana menjadi keyakinan pak Prabowo lambat laun makin terbukti. Gali lobang-tutup lobang APBN jadi tradisi. Utang hanya...

Belum bisa tidur, Tadi saya membaca berita @AHMADDHANIPRAST dipaksa memakai rompi tahanan oleh jaksa yang tidak punya hak apapun untuk menahan #ADP setelah dipindah paksa ke Rutan Madaeng bergabung dengan perampok dan narkoba. Seniman dan politisi itu betul2 mau dihancurkan. Di Surabaya, kasus #ADP baru tahap terdakwa dan tidak bisa ditahan. Jaksa PN Surabaya tidak punya hak menahan karena kasus ini tuntutannya rendah tidak bisa ditahan. Hak JPU hanya menghadirkan pada saat persidangan sesuai permintaan hakim. Katanya 2 kali sepekan. Kenapa JPU merasa Punya hak menahan, katanya karena sudah bersurat ke PT DKI untuk membuat penetapan dan PT DKI membuat penetapan ganda. Apa hak JPU bikin surat minta penetapan ganda? Bukankah hak-nya hanya sebatas meminjam (bon) untuk menghadirkan di ruang sidang? #ADP Kenapa PT seperti membuat penetapan baru yang mengijinkan JPU melakukan penahanan? Apa hak JPU Surabaya melakukan penahanan? Katanya perintah hakim PT, loh kok hakim PT bisa b...

“Kebebasan Pers Bukanlah Kebebasan Pemilik Pers” Pers ketika lahir, kesadaran awalnya adalah bahwa kebebasan itu milik setiap orang, bagian dari konsep HAM yang lahir secara universal. Maka, tugas dasar pers adalah menjadi medium bagi percakapan dalam negara, lintas kepentingan dan kelompok merdeka. Dalam masyarakat dan bangsa ada negara sebagai organisasi, ada pasar tempat mencari nafkah dan ada rakyat sebagai partisipan. Semua memberikan pengaruh kepada pers dan semua punya keinginan mendominasi. Tugas pers; menjaga jarak dan menjunjung kebenaran. Dalam kepentingan dan keharusan menjaga jarak dan menjunjung kebenaran, maka pers muncul menjadi kekuatan ke-4 di antara negara, pasar dan rakyat. Pers juga muncul menjadi kekuatan dalam negara; di antara eksekutif, legislatif dan judikatif. Karena itu, pers pada masanya pernah sangat mempengaruhi perubahan sosial dan jalannya reformasi di tengah kehidupan. Sekarang, pers menghadapi tantangan berat yang belum pernah di ha...

YANG MENANG MONYET Kalau ada yang tidak melihat kezaliman dengan mata hatinya, semoga Allah membutakan mata fisiknya. Koruptor itu jahat. Begal itu jahat. Perampok dan pemerkosa jahat.  Penista Agama itu jahat... .... Tapi mulai hari ini, di negeri ini saja. Memaki predikatnya (bukan orangnya) dapat membuat anda masuk penjara.  ... Inilah negara hukum warisan rezim sekarang. Waspadalah! Tapi yang lebih tragis dari semua itu adalah karena pemerintah memilih-milih dari semua yang dianggap sebagai kejahatan serupa:  “Siapa yang akan dipenjara dan mana yang akan hanya penghias berita”.  Inilah pemandangan kita hari ini. Nusantara mendung, bangsa meneteskan airmata.  Saya ingat ceramah KH. Zainuddin MZ. Saya dengar saat SMP. “Dalam negara yang hukumnya pandang bulu, maka yang menang adalah yang banyak bulu-nya. Siapa dia? Dia itu monyet!”. Demikiankah negara hukum yang akan kita warisi? Saya menyatakan Tidak!  Semakin bany...